Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai tuan rumah pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sulsel Bahtiar di Claro Hotel Makassar, Kamis (9/11) lalu. Pada kegiatan ini, Kemendagri meluncurkan aplikasi Sipantau yang ditujukan untuk mengawal kelangsungan Pemilu 2024.
“Jadi ini sifatnya sebuah sistem aplikasi yang diaplikasikan dan di-input oleh Kesbang provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Maka dari situ data-data dan beberapa informasi akan dengan mudah diambil dengan teknologi,” jelas Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Rahmat Santoso dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebutkan aplikasi Sipantau mampu mengetahui perkembangan pelaksanaan pemilu secara lebih cepat, memiliki ruang kelengkapan dokumen, serta mampu untuk memantau aktivitas dan tanggung jawab dari masing masing daerah.
Baca juga:
Jelang Pemilu 2024, Mendagri Minta DKPP, KPU, dan Bawaslu Bersikap Netral
Rahmat meneruskan melalui aplikasi Sipantau, dapat segera diketahui hambatan yang masih dihadapi dalam tahapan pemilu. Hal ini dinilai dapat mempercepat proses penyelesaian melalui koordinasi dengan pihak terkait. Lebih lanjut, dia menjelaskan sistem tersebut dibuat untuk memantau tahapan pemilu, salah satunya dalam penyediaan logistik.
“Kita bekerja sama dengan stakeholder terkait misalnya KPU. Sebagian besar sudah menggunakan aplikasi dan ini kita melakukan bimbingan teknis untuk operator,” katanya.
Sementara itu, Bahtiar mengapresiasi dipilihnya Sulsel sebagai tempat pelaksanaan Bimtek, khususnya untuk Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di wilayah KTI.
Advertisements
Mengenai Sipantau, menurutnya merupakan instrumen untuk mengumpulkan data dan informasi tentang situasi perkembangan tahapan pemilu, yang selanjutnya disampaikan kepada unit-unit terkait.
“Misalnya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) siapa lagi yang belum. Kalau ada yang belum, maka dia akan melapor ke Kemendagri, kendalanya apa, Inspektorat melakukan apa, jadi sudah ada langkah-langkah penanganan. Begitu juga soal ketersediaan logistik,” jelasnya.
“Atau kondisi di Pangkep yang perlu dicermati sebagai daerah kepulauan. Laporan kemarin di KPU Sulsel, itu mereka harus mengirimkan logistik satu minggu sebelumnya. Itu bagaimana kalau hujan dan ombak tinggi,” sambungnya.
Dia juga menegaskan suksesnya pemilu bukan hanya bergantung kepada KPU, Bawaslu, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tetapi, juga disebabkan oleh dukungan dari berbagai pihak terkait lainnya.
Sebagai informasi, Bimtek ini diikuti oleh peserta dari Kepala Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota di wilayah KTI, termasuk operator aplikasi Sipantau. Adapun KTI, meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
sumber: https://news.detik.com/berita/d-7038239/sulsel-jadi-tuan-rumah-bimtek-sistem-pemantauan-politik-kawasan-timur.
