Sapi Nongkrong di Bangunan Ratusan Juta: TPA Landak Jadi ‘Kandang’ Tak Bertuan!
LANDAK – Ironis! Fasilitas bangunan yang dibangun di Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, justru tak bertuan tanpa kejelasan.
Lebih mengejutkan lagi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Landak mengaku tak tahu menahu soal fungsi bangunan-bangunan tersebut. Uang negara ratusan bahkan miliaran rupiah terbuang percuma, sementara bangunan tak difungsikan bak hantu tak bertuan.
Berdasarkan pantauan hariansorotpost.com pada Rabu (7/5/2025), bangunan-bangunan itu terlihat kumuh dan tak terawat, bahkan beberapa ekor sapi berkeliaran santai di area TPA, salah satu sapi tampak berdiri santai di teras bangunan.
Pemandangan ini membuat publik geleng kepala—bangunan yang harusnya menjadi pusat pengelolaan sampah kini malah sapi berkeliaran bebas.
Semak belukar dan akar rumput mengelilingi bangunan tersebut, mencoreng habis-habisan moto kebersihan. Alih-alih tertata dan fungsional, area TPA terlihat seperti tempat pembuangan fasilitas publik yang sia-sia.
Lebih mengejutkan lagi, pihak DLH sendiri mengaku bingung.
“Kami tidak tahu bangunan itu untuk apa. Ada yang untuk pos jaga dan tempat istirahat satpam. Selebihnya, tidak tahu” ujar Ferry Christiannus, pejabat di bidang pengolahan sampah dan ruang terbuka hijau DLH Landak, dengan nada kebingungan saat diwawancarai di ruangannya.
Ferry juga mengaku tidak mengetahui perencanaan awal bangunan tersebut. “Untuk sementara belum bisa dimanfaatkan karena terkendala operasional dan kekurangan tenaga,” ujarnya pasrah.
Sementara itu, Banda Kolaga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah baru menyentuh empat desa di Kecamatan Ngabang, yakni Desa Hilir Kantor, Hilir Tengah, Raja, dan Amboyo. Wilayah lainnya belum terjangkau karena terkendala jarak dan biaya.
Mengenai bangunan di TPA, Banda mengaku DLH tak pernah mengajukan pembangunan fisik.
“Pembangunan itu dari Dinas PU, bukan kami. Kami hanya menerima fasilitas. Soal bangunan yang terbengkalai, nanti akan kami komunikasikan dengan PU,” ujarnya diplomatis.
Pertanyaan publik kini menggema: Untuk siapa dan untuk apa bangunan itu dibangun? Mengapa dana negara dihamburkan tanpa arah?.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dan menjadi simbol kegagalan dalam tata kelola fasilitas publik. Masyarakat berhak tahu ke mana arah pembangunan daerah dan siapa yang bertanggung jawab atas pemborosan ini. (Yohanes)
