Ribuan Penambang Resah! Wawan Daly Suwandi Desak Pemerintah Beri Izin Tambang Rakyat di Kalbar
Sanggau – Ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertambangan rakyat di Kalimantan Barat kini semakin terhimpit akibat kebijakan yang tidak berpihak. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang telah lama menjadi tumpuan ekonomi warga justru berujung pada konflik hukum yang merugikan mereka.
Sekretaris Jenderal Forum Wartawan (FW) dan LSM Indonesia, Wawan Daly Suwandi, mendesak pemerintah untuk segera memberikan Izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi hukum dan sosial yang berkeadilan.
“Jangan hanya perusahaan besar yang diberi izin! Masyarakat lokal juga berhak mengelola sumber daya alamnya sendiri secara legal dan berkelanjutan,” tegas Wawan, yang akrab disapa Juragan.
PETI Marak, WPR Jadi Solusi?
Wawan menegaskan bahwa hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat memiliki tambang rakyat yang telah berlangsung turun-temurun. Namun, ketidakhadiran regulasi yang berpihak pada masyarakat membuat mereka terus berada di zona abu-abu hukum.
“Jika masyarakat diberikan izin WPR, mereka tidak perlu lagi takut berhadapan dengan hukum. Ini solusi yang adil dan bisa mengurangi ketegangan sosial,” lanjutnya.
Polri Harus Bijak, Jangan Hanya Tindak!
Selain mendesak pemerintah, Wawan juga meminta Polri untuk lebih bijak dalam menyikapi PETI. Menurutnya, pendekatan represif yang dilakukan tanpa solusi hanya akan memperburuk keadaan.
“Jangan hanya menindak! Seharusnya aparat bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pertambangan yang legal dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dengan meningkatnya tekanan dari masyarakat dan aktivis seperti Wawan Daly Suwandi, kini bola panas ada di tangan pemerintah. Akankah izin WPR segera diberikan? Ataukah masyarakat tetap dibiarkan berjuang sendiri di tengah ancaman hukum?
Masyarakat Menanti Keputusan Pemerintah!
Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit: tetap mempertahankan aturan ketat atau memberikan ruang legal bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada tambang rakyat.
“Kita hanya ingin keadilan! Jangan sampai warga yang mencari nafkah malah dikriminalisasi,” tutup Wawan dengan nada tegas.
Apakah pemerintah akan mendengar aspirasi ini? Masyarakat Kalimantan Barat menunggu dengan harap-harap cemas! (Tim)
